Oleh Farchan Riyadi

        Papa minta saham membuktikan untuk kesekian kalinya, bahwa Indonesia menjadi negara ini yang mandek, akibat ada anak bangsanya yang mencoba menjual bangsa demi keuntungan pribadi, golongan, dan korporasi. Praktik mafia proyek kabarnya jamak terjadi di negeri ini. Terkait kasus papa minta saham, seolah langsung menusuk jantung hati, dan mendapat perhatian publik dengan sangat. Pasalnya Freeport perusahaan tambang emas terbesar di dunia ini terlibat di dalamnya.

        Masalah Freeport bagi Indonesia menjadi sangat seksi, tak kala Tembagapura mambu di ambil alih, tak terbayangkan tambahan devisa bagi negara. Namun, praktik yang dilakukan ketua DPR Setya Novanto tak mencerminkan perilaku sebagai pimpinan lembaga tinggi negara.

        Situasi sulit justru saat ini dihadapi institusi DPR secara menyeluruh, apalagi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota dewan kini sangat rendah. Stigma bahwa anggota dewan doyan korupsi dan jadi makelar proyek makin lekat-melekat. Hal itu membuat mosi tak percaya dapat saja dilayangkan masyarakat. Bagaimana tidak, masa DPR bakal dikesampingkan, masyarakat bakal tidak lagi perduli, apatis, sampai berkata “anggota dewan who”? Biarlah dewan di gaji asal tidak berbuat resek. Sehingga parahnya masyarakat diliputi krisis kepercayaan pada institusi DPR.

        Sudah begitu sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) malah hanya jadi bahan lelucon dan cercaan bagi masyarakat. Bahkan sidang terakhir (7/12) digelar tertutup, atau berbeda dari dua sidang sebelumnya yang digelar terbuka. Terlebih beredar kabar, pimpinan sidang terakhir itu adalah Kahar Muzakir, teman satu partai ketua dewan Setya Novanto.

        Jadi makin pas bila masyarakat kian yakin dan bersepekulasi keras ada yang tidak beres dalam diri MKD, ini bunuh diri. Masyarakat pantas saja menilai dalam berbagai survei, bahwa DPR menjadi institusi tinggi negara yang paling tidak dapat dipercaya, hal itu menjadi kewajaran, dan benar adanya.

        Berbahaya sekali jika intitusi legislatif ini dieliminasi, atau pincang dalam trias politika. Tiga fungsi yang dijalankan, baik itu fungsi legislasi, budgeting, dan monitoring bakal dinggap cacat, dan tak dipercaya. Patut disesalkan memang, penyalahgunaan jabatan ini makin mendorong DPR dalam jurang kegagalan paling nadir.

        Sudah selayaknya ketua DPR meletakan jabatannya, bahwa itu konsekuensi dan resiko sebagai seorang pemimpin. Tanggung jawab moral dan etika menjadi parameter utama, moral dan etika jelas bukan perkara kecil (ecek-ecek). Ketua dewan dinilai gagal membawa institusi DPR sebagai lembaga yang berintegritas, dan dihargai rakyat. Bahwa jelas tersirat dalam rekaman, lobi-lobi bisnis untuk meloloskan perpanjangan kontrak karya Freeport terjadi. Perkembangan kasus juga telah sampai pada kejaksaan yang tentunya tidak sekadar masalah etika, dengan mundurnya ketua dewan, tentu akan mempermudah penyelesaian kasus. Patut ditunggu keberanian serta ketegasan MKD dalam mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran etika ini, dan masyarakat untuk tidak lantas happyhappy, dan turut serta mengawal papa minta saham.