Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FT UNY, Wirya Azmiaji mengomentari adanya aksi dari Ormawa Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNY, pada hari pertama Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Selasa (13/8) lalu. Wirya mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui alasan pasti Ormawa FIS UNY melakukan aksi tersebut. Kendati begitu, dirinya mengaku telah mempertanyakan secara personal perihal tidak masuknya Ormawa FIS ke GOR UNY untuk mengikuti parade ormawa. “Kita melihat sendiri, tapi alasannya sendiri tidak tahu. Saya sempat tanya wakilnya (wakil BEM FIS UNY, -red) kemana sama kenapa kawan-kawan ormawa (FIS) gak masuk, jawabannya cuma dua kata: gak mau,” ungkapnya.

Sepenangkapan Wirya, Ormawa FIS tidak masuk ke GOR karena adanya pembatasan kuota orang yang boleh memasuki GOR oleh panitia PKKMB UNY, dimana satu lembaga maksimal mengirimkan enam delegasi. “Ya, yang saya lihat. Terus yang kedua masalah atribut. Kalau itu saya juga gak paham. Mungkin itu karena rasa solidaritas mereka dan atas nama Ormawa FIS mereka menolak masuk. Jadi itu yang saya tangkap,” jelasnya.

Terkait soal isu yang dibawa BEM dan ormawa FIS soal Uang Pangkal Pengembangan Akademik (UPPA), Wirya mengungkapkan bahwa BEM FT sebetulnya telah melakukan mediasi terkait kebijakan yang mulai diberlakukan tahun ini tersebut.  “Sebenarnya sudah ada mediasi dari tingkat fakultas hingga universitas. Dari teman-teman Karispol (Kajian Riset dan Politik, -red) naik sendiri atas nama FT ke Rektorat,” lanjutnya.

Wirya mengatakan bahwa selama ini belum ada pengaduan dari mahasiswa baru FT angkatan 2018 terkait UPPA. “Kalau aduan belum, karena kan tahun ini baru masuk, dan hari ini baru dibuka advokasi hari pertama, dan kita belum mengetahui hasil datanya seperti apa. Karena nanti belum mengumpulkan data dari advokasi ataupun DPM. Pun nanti ada yang langsung ke BEM karena mungkin kawan-kawan dari 2018 akan lebih kenalnya dari teman-teman yang dari eksekutif. Walaupun nanti ada DPM, advokasi, dan komponen lainnya di PKKMB dan ada aspirasi dari maba. Intinya masalah UPPA ini akan ditindaklanjuti,” terangnya.

Rencana selanjutnya untuk menindaklanjuti diberlakukannya UPPA, Wirya berujar bahwa BEM FT akan menghimpun terlebih dahulu data-data yang ada. “Ya, setelah kita kumpulkan datanya dan hasilnya seperti apa. Seperti janji-janji yang dari awal universitas bicarakan, tidak berpengaruh kepada kelulusan, nominalnya boleh dinolkan, dan semuanya kita masih pegang SK itu dan janji dari universitas masalah itu. itu yang jadi pegangan kita, sesuai gak dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Jadi yang akan kita lakukan adalah melihat hasil tahun ini evaluasi kita kumpulkan data itu yang menjadi senjata kita nanti ketika akan mengulik kembali masalah ini,” ungkapnya. (afma)