Oleh : Willy Andryan Permana

Ketika sampai di kos, senja telah memerah di ufuk barat. Saya langsung menghempaskan tubuh yang letih ke atas kasur. Segudang tugas yang harus dikumpul besok saya tunda dulu pengerjaannya. Saya raba-raba saku jaket mencari gawai untuk sekadar mengecek sosial media. Saat asik berselancar di dunia maya, tidak sengaja saya lihat berita yang sedang banyak diperbincangkan, tentang para mahasiswa yang sedang berdemonstrasi di berbagai wilayah negeri yang damai ini.

Berita itu membuat saya merasa malu dan jengkel sebagai mahasiswa, dan ini tentu dirasakan oleh banyak mahasiswa lain juga. Bagaimana tidak, jauh-jauh merantau ke negeri orang malah kerjanya hanya demo, bikin rusuh nggak jelas. Alih-alih kuliah dengan benar, belajar yang rajin demi mengejar IPK sempurna. Kemudian lulus tepat waktu dan bisa kerja di perusahaan-perusahaan multinasional supaya bisa bikin orang tua bangga. Tidak lupa ikut lomba sana-sini untuk mengharumkan nama kampus supaya bisa jadi universitas favorit sehingga bisa meraup pundi-pundi Rupiah lebih banyak dari calon mahasiswa baru. Kan lumayan, bisa terus membangun gedung-gedung megah baru lagi.

Entah kapan dan dari mana mahasiswa-mahasiswa yang demo itu mendapat pikiran cacat dan sesat. Padahal sistem perkuliahan di kampus sudah sangat sempurna untuk mendidik mahasiswanya berprestasi, terlebih di kampus saya. Padatnya perkuliahan, tugas-tugas yang seperti tidak ada habisnya, serta pemotongan masa studi maksimal menjadi lima tahun seharusnya tidak memberikan kesempatan mahasiswa untuk melakukan, bahkan berpikir hal-hal aneh seperti pembangkangan misalnya. Tapi realitanya, masih saja ada mahasiswa-mahasiswa kurang ajar yang mencoreng marwah intelektual seorang terpelajar.

Bukankah sudah ada seleksi sebelum mereka masuk perguruan tinggi? Kenapa orang-orang seperti itu masih saja bisa lolos? Seharusnya dengan seleksi seketat itu, orang-orang (maaf) goblok, dan berlogika tumpul tidak akan lolos mengenyam bangku perkuliahan. Karena orang-orang goblok memang tidak pantas mengenyam pendidikan yang layak, pendidikan itu hanya ditujukan bagi mereka-mereka yang sudah cerdas,  sudah cendekia, bukan mereka yang goblok tapi ingin jadi pintar. Seperti yang sudah dicangangkan pemerintah melalui kurikulum 2013, dimana di sana ditekankan siswa untuk mencari sendiri bahan-bahan belajarnya dengan embel-embel keaktifan. Ini adalah pemikiran yang sangat visioner, sebab sekolah itu badan usaha, ngapain juga susah payah ngajarin orang-orang goblok.

Kejeniusan pemerintah semakin terlihat ketika muncul kebijakan full day school (FDS). Ini benar-benar pemikiran yang revolusioner, adapun banyak pihak yang mengkritisi, mereka hanya orang-orang konservatif yang tidak mau menerima perubahan. Mereka adalah orang-orang yang anti kemajuan dan enggan beranjak dari zona nyaman mereka. Program FDS adalah program yang sangat ideal untuk semakin membatasi waktu bermain anak, lagian tugas mereka itu untuk belajar dan belajar, bukan bermain. FDS juga merupakan jurus ampuh untuk mencegah siswa-siswi terjerumus dalam perpacaranan yang mendekati perzinahan, bukankah sangat mulia, dan tentunya syariah. Mencegah anak bersosial itu sama saja mencegah kenakalan remaja. Camkan itu!

Dengan konsep pendidikan semacam itu sedari dini, seharusnya tidak ada lagi tipikal-tipikal siswa pembangkang, apa lagi sampai di bangku perkuliahan. Tapi realitanya masih tetap ada, ini menunjukkan kinerja tim seleksi penerimaan mahasiswa baru, tenggelamkan mereka! Tapi yasudah lah, semua sudah terjadi.

Kini tugas berat ada di tangan birokrat kampus, para pemegang kewenangan di lingkup kampus. Mereka harus lebih tegas menanggapi para aktivis yang suka bikin onar itu, sebab mereka memang tidak ada gunanya untuk kampus. Jadwal kuliah harus diperlama, tidak hanya sampai sore, tapi sampai malam, kalau perlu sabut dan minggu tetap kuliah. Dan jangan lupa, berikan tugas sebanyak-banyaknya kepada mereka supaya tidak ada waktu sedetikpun untuk mereka berpikir selain kuliah dan kuliah. Sehingga tidak akan muncul pemikiran-pemikiran subsersif terhadap kebijakan apapun yang diberlakukan birokrat kampus.

Organisasi mahasiswa (Ormawa) yang tidak memberikan benefit material terhadap kampus sebisa mungkin dikekang, kalau perlu dibubarkan dan dicabut semua anggarannya. Ormawa harus ditekan, diintervensi, kalau perlu diintimidasi supaya selalu menjadi kaki tangan birokrat. Intinya, jangan sampai mahasiswa jadi kritis! Birokrat kampus harus masuk ke dalam sistem keorganisasian mahasiswa, bahkan sampai pada hal-hal paling remeh temeh sekalipun. Organ-organ luar kampus juga jangan dibiarkan masuk dan menyebarkan faham-faham radikal mereka. Mahasiswa harus tetap menjadi robot, jangan sampai melek politik, apa lagi melek ideologi-ideologi perlawanan. Sebab hal itu sangat berbahaya bagi kelanggengan dan kenyamanan birokrat kampus di kursi jabatannya.

Doktrin-doktrin tentang agent of change dan yang lain-lain tidak usah diberikan sama sekali saja. Toh memang sudah tidak ada yang perlu diubah lagi. Ganti saja doktrin-doktrin yang mendukung kelanggengan status quo. Masifkan doktrin-doktrin yang bisa menjadikan mahasiswa mahluk penurut, agar tidak ada lagi pemberontakan dimana-mana, tidak ada lagi aksi demonstrasi anarkis, dan tidak ada lagi mahasiswa-mahasiswa yang mengenal faham radikal yang tidak pancasilais.

Lalu, bersihkan perpustakaan kampus dari buku-buku kiri yang berpotensi membuat mahasiswa jadi radikal. Ganti semua dengan buku-buku terbitan kampus dan majalah-majalah pencitraan. Jangan sampai mahasiswa melek literasi, karena itu sangat berbahaya, bisa memicu mahasiswa memiliki pemikiran kiritis. Dengan begitu mahasiswa akan menjadi tipe kupu-kupu (kuliah pulang – kuliah pulang). Bolehlah sesekali mengadakan suatu kegiatan, tapi tidak usah jauh-jauh dari seminar nasional, pelatihan pembuatan karya tulis ilmiah, atau kegiatan-kegiatan seneng-seneng dengan budget gede. Bikin kenyang perut-perut mahasiswa, supaya mereka jadi males berpikir. Tak apalah modal sedikit, yang penting jabatan birokrat aman.

Hilangkan stigma negatif pada mahasiswa-mahasiswa apatis, sebaliknya, munculkan stigma-stigma negatif pada mahasiswa-mahasiswa yang kritis, para aktivis mahasiswa. Matikan karakter mereka perlahan-lahan. Munculkan narasi-narasi tentang busuknya para aktivis, tentang mereka yang anti pembangunan, berpikiran sesat, nakal, dan sebagainya, hingga mereka benar-benar dikucilkan dari civitas akademika kampus. Dengan begitu mereka akan menjelma menjadi mahluk-mahluk aneh yang sangat layak untuk dimusnahkan.

Lalu bagaimana dengan pers mahasiswa? Intinya sama, jadikan mereka humas kampus, jadikan mereka organisasi yang fokus untuk mempercepat pengerjaan skripsi mahasiswa lainnya dengan dalih ‘pelatihan kepenulisan’. Tapi jangan sampai mereka mengajarkan bagaimana membuat tulisan-tulisan kritik menyinggung jabatan birokrat kampus para atasannya di pemerintahan.

Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah? Untuk sementara, semua yang dilakukan saat ini oleh pemerintah sudah cukup memuaskan. Tinggal bagaimana mengoptimalkan kinerja aparat kepolisian untuk bertindak tegas pada mahasiswa-mahasiswa yang masih nekad berdemonstrasi menuntut pemerintah yang tidak-tidak. Jika perlu kekerasan, lakukan saja, yang penting para aktivis itu musnah. Tidak usah takut dengan HAM, gunakan saja alasan ‘demi menjaga ketertiban umum’, seperti alasan pemerintah ‘demi kepentingan umum’ untuk selanjutnya melakukan penggusuran. Lagian pemberontak seperti mereka juga tidak perlu dilindungi HAM, mereka adalah perusuh, pembuat onar yang meresahkan masyarakat, juga kelanggengan penguasa tentunya.

Itulah beberapa hal yang perlu dilakukan baik oleh birokrat kampus maupun pemerintah menurut saya, demi menciptakan suasana yang kondusif khususnya di dalam kampus. Jika usaha-usaha di atas sudah dijalankan, tentunya akan terbentuk mahasiswa-mahasiswa ideal yang akan mengharumkan nama kampus dan bangsa tentunya. Dan yang terpenting, kelanggengan birokrat kampus dan para pejabat pemerintahan akan aman selama-lamanya, sampai Upin dan Ipin gondrong dan lulus TK.