Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNY 2019 akan memulai agenda penempatan mahasiswa ke lokasi KKN secara bertahap mulai Senin (9/9). Namun menjelang bergulirnya KKN, salah satu mahasiswa FT UNY menyampaikan keberatan terhadap kewajiban kelompoknya untuk membayar uang makan kepada perangkat dusun.

Adalah Devinta Hanif, mahasiswa Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan (PTSP) 2016. Dirinya yang akan melaksanakan kegiatan KKN di Kabupaten Gunungkidul ini merasa keberatan dengan kewajiban membayar uang makan setiap harinya selama KKN. Per orang dipatok harga Rp35.000 untuk tiga kali makan sehari.

“Di dusun saya diwajibkan membayar Rp35.000 untuk makan dan pacitan (snack atau makanan pagi, -red), itu belum termasuk listrik. Tadinya, kami mau masak sendiri saja supaya lebih hemat,” tulis Devinta dalam pesan Whatsappnya, yang ia teruskan kepada Ketua KKN, Tri Atmanto.

Devinta dan kelompoknya merasa keberatan karena jumlah tersebut dirasa melebihi kemampuan mereka. Selain itu, Devinta menulis bahwa perlakuan ini hanya didapatkan di dua Dusun dalam satu Desa. Sisanya, masing-masing dusun sekedar memberikan penawaran,

“Kemudian katanya (alasan mematok harga tersebut, -red) Rp35.000 tersebut disamakan dengan tim (kelompok KKN) lain di satu Desa (di desa yang sama). Padahal hanya dua dusun saja yang dipatok harga tersebut. sisanya disuruh memilih,” jelas Devinta.

Pertimbangan Devinta dan kelompoknya adalah, alokasi anggaran menjadi terlalu besar hanya untuk makan. Alasan tersebut juga tidak membuat perangkat dusun berubah pikiran. Padahal, uang yang ada seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan yang lain, seperti pelaksanaan program kerja.

“Jujur saja, bagi saya terlalu mahal. Terlebih orang tua yang membiayai. Bila satu anak dalam sehari harus membayar Rp35.000, maka dalam 45 hari, satu anak harus membayar Rp1.575.000. Lalu dikalikan 11 (jumlah anggota kelompok KKN) menjadi Rp17.325.000, dalam 45 hari hanya untuk makan,” terang Devinta.

Dirinya mengaku, kelompoknya sepakat untuk tidak mempermasalahkan uang sewa tempat tinggal dan tagihan listrik. Tapi untuk uang makan, seakan-akan Devinta dkk. merasa sangat keberatan dan tidak mampu.

“Saat kami observasi dua bulan yang lalu, memang pihak dusun tidak transparan soal uang. Soal biaya ini (uang makan, listrik, air, dsb. -red) baru H-5 kemarin diberi tahu, seakan-akan kami mau tidak mau. Jujur saja kami keberatan,” tutupnya.

Sebagai tindak lanjut, DPL dari kelompok Devinta, Agus Maman, menyatakan akan berkomunikasi dengan DPL lainnya dan Ketua KKN.

“Sementara kita diminta manut kadusnya (Kepala Dusun) dulu. Nanti Pak Agus (DPL Devinta dkk) akan komunikasi dengan DPL yang lain atau dengan Pak Tri selaku Ketua KKN,” tutupnya. (akb)