Tindakan tidak pas kembali dilakukan beberapa oknum mahasiswa UNY. Setelah pemilihan legislatif April lalu, yang terindikasi memanfaatkan data mutasi untuk diarahkan pada partai tertentu, kini aksi dukung calon presiden mengatasnamakan mahasiswa UNY terjadi di bundaran UGM

Oknum yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UNY mendukung Prabowo-Hatta terindikasi memakai atribut kampus dan almamatersaat melakukan kampanye tersebut. Aksi tersebut sangat disayangkan mengingat institusi kampus tidak boleh melakukan praktik politik praktis. Hal itu tertera di undang-undang pemilu dan pendidikan tinggi.

UU No 12, tahun 2012 pasal 8 tentang pendidikan tinggi dijelaskan kampus tidak boleh ada kegiatan politik praktis, namun diberi kewenangan untuk ikut membuat warna ditahun pemilu, seperti menyiapkan agenda diskusi, membangun kesadaran politik mahasiswa dengan tujuan pendidikan politik, bukan ajang promosi dan janji-janji caleg dan parpol.

Selanjutnya pada UU No 8, tahun 2012 pasal 86 ayat 1, terkait pemilihan umum bahwa kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, serta tempat pendidikan. Jadi jelas tempat pendidikan tidak diperbolehkan sebagai tempat kampanye dan juga telah diatur dalam UU ini. Bahkan SK dikti No. 26 tahun 2002 mengatur larangan terhadap partai politik melakukan semua kegiatan didalam lingkungan kampus. Sementara itu, Undang-undang Pilpres Pasal 41 ayat 1 huruf H mengatakan bahwa kampus atau Institusi pendidikan harus bebas dari politisasi.

Mahasiswa tersebut seolah abai dengan aturan yang telah dibuat. Aktifitas itu tentu meresahkan institusi, mengingat kampus yang harus netral serta mampu menjadi agen edukasi bagi masyarakat luas akan politik, dan tidak memihak salah satu golongan. Kampus seharusnya memposisikan diri sebagai agen pengawasan proses sosial di masyarakat. Patut disesalkan, dimana peristiwa itu haruslah diusut, mengingat kejadian serupa dapat terulang apabila terjadi pembiaran. Mengingat proses pendidikan politik ini tidak sebatas pada 9 Juli, tapi terus berkelanjutan.

Peristiwa ini membuktikan bahwa UNY telah disusupi kepentingan politik praktis untuk memperoleh kekuasaan, mengingat keberpihakan ini tidak dapat dibenarkan, serta mencederai intitusi sebagai kampus pendidikan. Apalagi mendekati 9 Juli, konstelasi makin memanas dan dikhawatirkan memecah belah kampus akibat terintimidasi.

“Dari DPM FT sangat menyayangkan kejadian tersebut, mahasiswa harusnya menjaga netralitas lembaga malah mau disetir oleh pihak eksternal. Serta DPM, menyatakan bahwa tindakan ke depan harus bertanggung jawab, apalagi oknum tersebut pengurus ormawa jangan-jangan dia sebagai pengurus ormawa juga ada kepentingan politik praktis dari luar dalam kepengurusan ini ormawa menjadi terganggu, kalau memungkinkan dipanggil untuk dimintai pertanggung jawaban bahkan kalau perlu sanksi ya diberi sanksi saja, karena sudah membuat malu institusi,” ujar Raditya Nugroho selaku ketua DPM FT UNY

Saat ditemui, Ahmad Charis selaku wakil ketua hima elektro mengungkapkan bahwa sebenarnya kampanye tersebut tidak salah dan diperbolehkan, asal tanpa simbol instansi seperti UNY. Sementara itu, Sandy gymnastiar selaku ketua hima mesin menyatakan kampanye tidak dilarang, tetapi jangan melibatkan ke salah satu pihak, karena kita mahasiswa harusnya bersikap netral jangan mudah terprovokasi, serta memakai almamater UNY, dilihat dari kode etiknya tidak baik. Lalu Bayu Hariesta mahasiswa pendidikan mekatronika saat dimintai tanggapan, menolak keras aksi mahasiswa yang mengatasnamakan UNY untuk dilibatkan dalam hal politik, menurutnya oknum yang terbukti menggunakan atribut harus bertanggung jawab serta meminta maaf atas aksi tersebut.

Bani Asrofudin sendiri sebagai ketua BEM FT UNY yang menjadi salah satu peserta kampanye mengamini aksi tersebut, meski yang bersangkutan mengungkapkan tidak memiliki kaitan dengan institusi UNY. ”Bahwa akun info uny perlu di cek kembali, itu akunnya siapa, resmi atau tidak, informasinya akurat tidak, atau atas dasar apa dan keterpihakan dia kemana sehingga dia membuat berita se-enaknya itu juga kita tidak tahu. Terkait kejadian yang di bundaran UGM di akun info uny juga dinyatakan kalau saya berada disana untuk kampanye atas nama UNY dan bahkan ada orang yang bilang kalau saya yang memimpin. Tapi sama sekali itu tidak benar.,” ujarnya.

Bani Asrofudin juga menjelaskan aksi itu untuk mendeklarasikan dukungan atas nama Koalisi Mahasiswa Yogyakarta (KMY). Konten yang diangkat pun bukan ajakan, serta tidak mengetahui akan adanya tulisan-tulisan terkait aliansi mahasiswa UNY.

“Saya datang kesana tanpa membawa almamater, saya datang bersama korlap, ketuanya yang bernama mas Yanuar anak UGM. Dan secara tidak sengaja hari itu pas bertepatan dengan bedah visi misinya calon nomer 2 di dalam UGM. Kami baru mengetahuinya kalau ada bedah visi misi jam 08.00, sedangkan aksi kami jam 10.00. Sudah sempat saya ingatkan untuk mereka supaya tidak menggunakan almamater tetapi mereka tidak mau, jujur disini saya tidak mengetahui aturan menggunakan almamater sebatas mana. Tetapi entah kenapa kemaren saya meyakini bahwa tidak menggunakan almamater, tetapi saya juga tidak menyalahkan dan juga tidak mendukung mereka menggunakan almamater karena itu hak mereka dan itu terserah mereka,” ungkap Bani Asrofudin menambahkan.

Mochamad Bruri Triyono selaku dekan FT UNY, juga turut menyesalkan, bahwa tindakan oknum aliansi mahasiswa UNY tidak dapat dibenarkan, beliau juga menyerahkan segala mekanisme-nya di tingkat rektorat, meski kedepannya juga akan melakukan klarifikasi terutama dengan jajaran wakil dekan III. “Untuk sanksinya ya saya serahkan kepada pimpinan biar pak rektor yang menentukan. Ya sebagai mahasiswa seharusnya sudah dewasalah, kapan dia berperan sebagai harga akademik atau berperan sebagai masyarakat pada umumnya. Mengenai foto ketua BEM FT saya belum mengklarifikasi dan saya belum membicarakannya pada WD III,” ujar dekan FT UNY.

Setelah aksi di bundaran UGM, rektor UNY Rochmat Wahab telah mengambil sikap tidak setuju. Seperti laporan di ekspresi-online.co.id, rektor UNY menyatakan untuk tidak melanjutkan segala praktik kampaye yang mengatasnamakan UNY. Beliau juga menghimbau agar dikalangan mahasiswa tidak terlibat dalam aksi mendukung calon presiden atas nama institusi pendidikan. “Aksi tersebut tidak diperbolehkan. Jangan diteruskan,” ungkap rektor UNY.

Momentum ini merupakan pembelajaran dan seruan keras bagi UNY agar membersihkan tubuh kemahasiswaan-nya, agar tidak disusupi paradigma politik praktis. Mengingat hal itu telah mengakibatkan terjadinya perpecahan, sekaligus membentuk golongan dan faksi-faksi di seputar ormawa dan kehidupan kemahasiswaan. Lebih jauh lagi ini menjadi preseden (contoh) kurang baik akan perkembangan demokrsi di Indonesia, maka hati-hatilah.

 

Laporan: Nurus Sarofa, Muhiban Akbar, Novia Intan, Desy Santi, Kiki Aprilli Yannik