Oleh Farchan Riyadi
Tontonan dan pemberitaan media belakangan ini menarik untuk disimak. Bahkan media tidak sampai kekurangan bahan berita. Masyarakat pun disuguhi banyak kisah dan cerita. Misalnya konflik ditatanan politik negeri ini, tarik ulurnya seperti sinetron, bikin penasaran, deg-degan, gemes campur geregetan. Tarik ulur APBD DKI Jakarta dan dualisme kepemimpinan partai Golkar, merupakan dua kisah yang masih, atau mungkin akan berlanjut panjang.
Tarik ulur APBD berawal dari wacana program e-bugeting, lalu muncul isu anggaran siluman, dilanjutkan ada hak angket DPRD bagi gubernur Jakarta yang memicu konflik. Kemudian konflik itu nampaknya gagal di-mediasi dan deadlock. Akhirnya kembali memberlakuan APBD 2014 di 2015 lewat peraturan gubernur (Pergub). Belum juga berakhir, tunjangan bagi anggota dewan di Jakarta dicabut, serta muncul hak angket perihal etika prilaku gubernur yang dinilai kasar. Hal itu merupakan banyak kisah perselisihan antara eksekutif dan legislatif di Jakarta sana. Celakanya masyarakat justru dirugikan.
Pertanyaan-nya menjadi, apakah kasus seperti ini hanya terjadi di ibu kota sana? Saya tidak tahu. Lanjut ke partai beringin, dengan kisah yang juga panjang. Kisahnya diawali oleh kekalahan Golkar pada pemilu 2014. Sehingga muncul rasa tidak puas pada kepemimpinan Aburizal Bakrie. Setelah rapimnas Yogyakarta, kemudian munas Bali pada november 2014 lalu yang memilih aburizal sebagai ketua umum. Berkembang dengan adanya dualisme kepemimpinan, lewat gelaran munas Ancol yang meloloskan Agung Laksono sebagai ketua umum.
Mahkamah partai sebenarnya telah mengupayakan islah, lalu di-interpretasikan oleh kementrian hukum dan HAM, bahwa kepengurusan sah dari munas Ancol. Tidak sampai disitu, kisah masih berlanjut dan saling hantam dengan drama pencopotan loyalis, lalu saling tuntut dan melapor ke polisi.
Peristiwa di partai Golkar sebenarnya 11-12 dengan apa yang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Saling rebutan akan status pengurusan yang sah (kekuasaan). Kisruh di partai politik (parpol) ini seperti tidak sejalan dengan semangat dibentuknya parpol yang menurut UU No. 2/2008 untuk mewujudkan cita-cita, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta sarana pengembangan kehidupan demokrasi. Apalagi sebentar lagi akan ada pemberian dana untuk parpol dari APBN sebesar 1 triliun.
Korelasi dari dua kisah itu adalah, apabila partai politik tidak mampu membuat iklim demokrasi yang baik, bagaimana mungkin menghasilkan politisi-politisi dan pejabat publik yang baik pula. Jadi wajar saja bila eksekutif dan legislatif kini saling jegal. Apakah dengan jegal-jegalan ini karena menjalankan fungsi masing-masing, atau ada karena salah satu pihak terganggu kepentingannya?
Akhirnya jadi begini, kisah dan drama ini tentu tidaklah gratis. Masyarakat membayar segala tontonan itu ya dengan pajak. Kalau masyarakat pasti berharap bila yang seharusnya ditonjolkan itu kerja sebagai pejabat publik, bukan konflik antar lembaga. Banyaklah contoh yang sudah di-pertontonkan, bak drama yang saling tarik ulur dan komedi tingkah pejabat yang terlampau lucu, hingga sampai jadi bahan meme. Intinya tidak dapat kerjanya, minimal dapat hiburan, drama, dan komedinya, jadi nikmati saja.
Bahwa, “politik Indonesia semakin mirip pentas pertunjukkan aktor-aktor politik yang mahir memainkan peran. Protagonis dan antagonis beradu kemahiran saling berebut jadi pusat perhatian. Kontroversi menjadi bumbu yang menghidupkan agar pertunjukkan terus laris diperbincangkan. Seperti pentas yang perlu badut dan punakawan politik pun diramaikan sosok-sosok menggemaskan. Drama demi drama tak habis-habisnya mengemuka kontroversi demi kontroversi terus menyita tenaga. Rakyat diajak jadi penonton yang bertepuk tangan yang bayar tiket berupa pajak dan aneka pungutan. Antara yang serius kerja dan yang sekadar cari nama akhirnya tak jelas lagi batasnya. Inilah resikonya jika politik dipenuhi drama, urusan publik pun menjelma jadi sekadar telenovela,” Pemicu Kontroversi – Catatan Najwa.
