Oleh: Akbar Farhatani

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Tiga abad Belanda merampas dan mengeksploitasi daerah jajahannya, Hindia Belanda. Pendapatan Pemerintah Kolonial pada saat itu menjadi sebuah prestise bagi Kerajaan Belanda yang kerdil diantara bangsa Eropa lainnya. Awal abad ke 20 adalah contohnya.

Pada awal abad ke 20 kemakmuran Hindia Belanda meningkat secara signifikan. Politik etis dan liberalisasi yang dibawa Belanda membuat rakyat makmur. Para inlander alias pribumi mulai diperbolehkan mengenyam pendidikan yang layak. Pendidikan merupakan gerbang pembuka sekaligus solusi konkret Pemerintah Kolonial untuk menaikkan taraf hidup rakyatnya.

Dalam sejarah Kolonialisme Belanda, belum ada kenaikan taraf kehidupan sesignifikan saat awal abad 20. Semua data dan angka merujuk kepada melonjaknya pendapatan pemerintah. Dalam Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia suntingan Pieter Creutzberg dan J.T.M. van Laanen (1987) yang dikutip tirto.id, rata-rata pendapatan pada abad 19 berkisar di angka 125 juta gulden. Namun di akhir abad 19, melonjak menjadi 700 juta gulden.

Enam kali lipat naiknya. Sungguh luar biasa. Negara-negara kolonial lain sangat iri kepada Hindia Belanda. Ekspor dari Hindia Belanda ke Eropa dan Amerika menjadi laris-manis, negara kolonial lain iri setengah mati.

Baca juga: Aspirasi dan Kepengurusan Internal BEM Menjadi Bahasan Utama Debat Pemilwa

Kemakmuran di Hindia Belanda pada awal abad 20 membuat para pejuang pergerakan semakin paham apa yang dilakukan Pemerintah Kolonial: eksploitasi. Mereka sadar bahwa eksploitasi besar-besaran tidak serta-merta membuat kehidupan lebih baik. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Maka, apabila kemerdekaan datang dan kelak Hindia Belanda lepas dari genggaman Belanda, akan terbayang betapa pahitnya Kerajaan Belanda kehilangan tanah yang dicintainya, Hindia Belanda.

Periode kemakmuran tidak berlangsung lama, pada akhir dekade 1920-an terjadi krisis Malaise’. Pendapatan 750 juta gulden turun drastis hingga ke angka 400 juta gulden. Hindia Belanda mengalami pukulan telak.

Semangat dekolonisasi Hindia Belanda tidak pernah surut walaupun Belanda berhasil membuang pentolan pergerakan ke luar Jawa. Bahkan Belanda bersikap egois. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan yang melegenda hingga kini dari Gubernur Jenderal de Jonge. Ia menyatakan, “kami akan berada di sini 300 tahun lagi, bila perlu dengan tongkat dan senjata.”

Baca juga: Kedua Paslon Komentari Permenristekdikti nomor 55 tahun 2018

Tuntutan dilancarkan oleh tokoh seperti M.H. Thamrin dan Sutarjo. Mereka menuntut ‘Indonesia Berparlemen’ pada 1940 di Volksraad, atau DPR hari ini. Dari sini, Pemerintah Kolonial gagal membaca situasi dan dinamika pergerakan. Dengan ceroboh Pemerintah Kolonial mulai menangkapi satu per satu pejuang pergerakan dan membuangnya ke luar Jawa.

Orang-orang pergerakan dipandang sinis oleh orang-orang Belanda. Mereka menganggap tokoh pergerakan sebagai orang yang tak tahu diuntung sama sekali. Mereka menganggap Belanda lah yang membuat mereka bisa mengenyam pendidikan sehingga dapat berdialektika. Saat Pemerintah Kolonial gugup, barulah mereka bisa jinak dengan tokoh pergerakan. Namun semua itu dirasa terlambat dan semua orang terlanjur muak karenanya. Solusi? Kemerdekaan penuh.

Kita semua tahu apa yang terjadi karena kegagalan Pemerintah Kolonial mengatasi permasalahan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam ini, termasuk negerinya dijajah Jerman dan kalah tanpa syarat oleh Nippon: Hindia Belanda bubar.

Baca juga: Rektor UNY: Mahasiswa Bebas Memilih Nominal UPPA

Keadaan itu kurang lebih sama dan relevan pada hari ini. Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi kemerdekaan, menghadapi persoalan warga West Papua atau Papua Barat yang menginginkan referendum agar melepaskan diri dari Indonesia.

Jika melihat gejalanya sekarang, Indonesia melakukan hal yang sama dengan Belanda pada jaman dahulu. Hanya saja, sekarang jaman sudah berbeda. Indonesia berbicara tentang akses jalan yang pendidikan yang maju di Papua pada hari ini. Belanda juga melakukan hal yang sama terhadap Hindia Belanda, yaitu telah memperbolehkan pribumi masuk sekolah.

Mau bukti yang lain?

Belanda menangkap dan membuang para tokoh pergerakan yang pro kemerdekaan lalu membuangnya ke banyak tempat. Mengintimidasi, sengaja membuat chaos, mengadili dan menembaki para pejuang tanpa tahu apa salahnya.

Indonesia juga begitu. Mereka menangkap para aktivis pro kemerdekaan Papua Barat yang menyuarakan kemerdekaan dengan cara yang dijunjung tinggi masyarakat dunia: demokrasi. Beberapa dicabut hak politiknya. Bahkan ada yang sedang berjalan, tiba-tiba ditangkap karena pro Papua Barat merdeka.

Keadaan Hindia Belanda dan Papua Barat juga sama, tidak jauh berbeda. Hindia Belanda sedang mengalami krisis sedangkan mereka tahu bahwa Perang Dunia II sudah ada di depan mata. Dana yang ada tidak sebanyak yang dulu. Sedangkan Papua Barat sudah habis menjadi sapi perah untuk Indonesia tanpa ada timbal balik.

Baca juga: Tidak Lain Untuk Cari Kekuasaan

Ketika timbal balik itu ada—Indonesia Berparlemen dan Boedi Oetomo yang didekati Gubernur Jenderal, atau diperhatikannya akses pendidikan, transportasi juga manajemen sumber daya alam di Papua—momen sudah tidak lagi tepat. Hindia Belanda cepat atau lambat akan merdeka karena desakan dari tokoh pergerakan ataupun Kerajaan Belanda yang terdesak karena resesi global. Dan tokoh pergerakan dari Hindia Belanda ataupun Papua Barat sama-sama sudah muak melihat negerinya dieksploitasi habis-habisan.

Apa yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda? Sudah dikatakan oleh de Jonge sebelumnya.

Apa yang dikatakan oleh orang-orang Indonesia dan Belanda melihat kenyataan bahwa rakyat Hindia Belanda dan Papua Barat hendak berdiri sendiri? Dasar tidak tahu diuntung, sudah diberi pendidikan, sudah diberi akses, tapi malah mau merdeka. Separatis. Tidak tahu diuntung!

Selamanya, orang-orang yang berkata demikian memang tidak pernah hidup di bawah tekanan eksploitasi besar-besaran dan berhadapan dengan aparat yang menjadi alat para pengusaha dan penguasa. Mereka hidup enak dan nyaman di kota, segala kebutuhan tercukupi.

Apakah saya mendukung Papua Barat merdeka? Tidak juga. Tapi saya selalu menghargai dan mengapresiasi setiap individu atau kelompok yang ingin bebas dan merdeka. Jawaban lengkap saya ada di paragraf awal.