Oleh Farchan Riyadi

         Manuver politik kembali tersaji dalam dinamika kehidupan bernegara di Indonesia. Manuver yang bila tak hati-hati nampaknya bakal memakan korban. Manuver tersebut lagi diterbitkan anggota dewan lewat 7 mega proyek DPR. Lagi-lagi rakyat yang sebenarnya dikorbankan dalam konteks ini. Bukannya saling kerja sama dalam menjalankan fungsi masing masing, malah eksekutif dan legislatif saling lempar bola panas.

         7 mega proyek yang digagas seperti, pembangunan alun-alun demokrasi untuk memfasiltasi para demonstran, biar dapat orasi disana. Terus jalan masuk tamu, agar lebih bagus dan layak dilewati. Terus membangun museum, perpustakaan, ruang sidang, pusat kajian legislasi dan revisi undang-undang. Sama akan membangun kawasan terintegrasi yang mampu menjadi simbol untuk dikunjungi rakyat.

         Namun, 7 mega proyek merupakan bola panas itu, presiden dengan wacana itu langsung dihadapkan pada simpang jalan, satu sisi langsung dengan rakyat, satu sisinya lagi dengan anggota dewan. Bila proyek lolos, rakyat bakal menyerang posisi presiden, dan bila ditolak tekanan dari legislatif bakal makin hebat. Disini hitung-hitungan resiko terkecil nampak memegang peran penting.

         Mudah ditebak, bila mainan ini terus tersaji, legislatif dan eksekutif malah dalam posisi sulit, dalam akumulasinya pemerintah yang bakal kerepotan, karena konsentrasinya terpecah, apalagi kini terjadi perlambatan ekonomi dan masalah infrastruktur. Politik bola panas memang samar namun mematikan. Seperti biasa trik presiden adalah mengulur waktu, persis seperti saat kasus Budi Gunawan. Sehingga memberi jawaban nanti-nanti saat kondisi mungkin telah tenang. Flash back pada kasus Budi Gunawan, kira-kira butuh dua bulan biar adem–ayem, tidak begitu bergejolak.

         Berita terkini ada-ada saja, dewan meminta uang kasur. Bila jeli, sebenarnya apa pun yang dilakukan dewan, masyarakat bakal sangsi dan curiga, terlebih urusan proyek. Hal ini terjadi akibat image DPR yang terlanjur buruk di mata masyarakat. Dari posisinya memang sebenarnya tidak strategis dan tidak bakal didukung rakyat.

         Dewan bila mau recovery memang perlu berkorban, satu dua tahun tidak berbicara dulu masalah uang dan fasilitas. Lalu garap saja berbagai undang-undang yang belum rampung. Perlu diketahui sampai saat ini belum ada produk undang-undang yang terbit. Cuma apa ya tahan, hanya anggota dewan yang tahu jawabannya. Terkait itu rakyat layak waspada dan jeli, karena bola panas siap dioper kapan saja, dan tentu saja menguras tenaga. Menarik!