Sumber gambar: www.pixabay.com

Beberapa hari ini banyak yang bertanya kepada saya tentang Pemilihan Mahasiswa (Pemilwa) di FT UNY. Pertanyaan itu muncul dari berbagai kalangan seperti aktivis organisasi mahasiswa, aktivis pers, juga dari mahasiswa biasa yang ingin tahu keadaan demokrasi di kampusnya. Entah tujuan mereka bertanya memang karena tidak tahu, karena peduli, atau hanya sekadar ingin tahu pendapat saya sebagai aktivis media sosial yang sering ngoceh tak jelas. Tapi terlepas dari itu jujur saja saya bingung bagaimana harus menjelaskan situasi Pemilwa saat ini. Biasanya saya lebih banyak mengarahkan mereka untuk bertanya langsung kepada KPU FT, dengan dalih supaya tidak ada kesalahan informasi yang semakin memperkeruh suasana.

Namun lama-lama terasa tidak etis juga jika saya terus menerus menghindar dari berbagai pertanyaan seputar Pemilwa. Bagaimana tidak, selain menjadi aktivis media sosial saya juga sering nongkrong di lembaga pers mahasiswa, walau hanya sekadar ngopi, streaming Youtube, atau mengganggu anggota lain yang sedang berjuang menyelesaikan majalah sebelum dilengserkan. Status quo tersebut menjadi beban moral tersendiri bagi saya, karena itu di sini saya akan berusaha memaparkan pendapat saya tentang Pemilwa FT dengan pengetahuan dan analisis apa adanya.

Tidak bisa dipungkiri, Pemilwa tahun ini memang sarat akan masalah. Permasalahan ini mulai mencuat kala birokrasi kampus menolak bentuk keorganisasian Republik Mahasiswa (Rema). Penolakan ini berlanjut pada penggunaan sistem pepartaian dalam Pemilwa, dengan dalih rawan politik praktis. Sebuah alasan yang childish bagi saya, sebab kampus memang wadah pembelajaran politik yang paling ideal. Jika bukan dari kampus, maka dari mana tokoh-tokoh politik nasional akan lahir? Jadi politik bukanlah hal tabu untuk dibicarakan dan dipelajari di lingkungan kampus. Kembali ke penolakan birokrasi terhadap Rema dan sistem partai pada Pemilwa, tindakan represif tersebut mengawali carut-marut demokrasi dan perpolitikan kampus, terutama pada Pemilwa tahun ini.

Masalah tersebut akhirnya melahirkan sebuah dikotomi di tengah mahasiswa. Di satu sisi ada yang menempatkan dirinya sebagai mahasiswa patuh konstitusi, mereka selalu mempermasalahkan suatu tindakan sesuai atau melanggar aturan. Mereka adalah yang mempermasalahkan legalitas pemilwa karena tidak adanya pengakuan dari pihak birokrasi. Di lain sisi ada yang menamakan dirinya sebagai mahasiswa revolusioner, mereka adalah yang mengaku tidak sudi ruang geraknya dikekang oleh birokrasi. Mereka tegas menolak segala bentuk pengekangan dan represivitas dari pihak birokrasi. Golongan ini tetap memperjuangkan Rema serta Pemilwa sesuai dengan UU yang mereka buat dan sepakati di awal kepengurusan. Tidak sedikit juga yang memanfaatkan tindakan represif birokrasi ini sebagai ajang belajar menggalang perlawanan terhadap penguasa yang sewenang-wenang, maklum pasca reformasi mahasiswa seolah kehilangan sosok musuh bersama.

Dikotomi ini tidak hanya muncul di tingkat universitas, melainkan berkembang juga di tingkat fakultas khususnya teknik, sehingga semakin memperkeruh suasana. Dua golongan itu saling berseteru, saling mengadu argumen dan diskursus yang mereka miliki. Tampil seolah sebagai golongan paling intelek yang memperjuangkan kebenaran dan hak mahasiswa. Walhasil masalah semakin berlarut, tanpa ada solusi dan kejelasan informasi. Ditambah lagi kurang tanggapnya BEM maupun DPM Rema dalam menyikapi masalah ini, membuat beragam isu liar menyebar di kalangan mahasiswa. Beberapa elemen yang merasa putus asa satu per satu mulai mendeklarasikan untuk menarik diri dari Pemilwa, atau simpelnya memboikot Pemilwa. Boikot memang cara terakhir bagi orang-orang yang sudah mentok dan putus asa karena perjuangan tak kunjung menemui hasil.

Akhirnya hanya ada satu partai yang mendaftarkan dirinya dalam Pemilwa tahun ini, akibatnya kursi legislatif secara otomatis didapatkan semua oleh anggota partai tersebut. Masalah baru kembali muncul saat ada golongan yang tidak terima dengan keadaan tersebut, dengan dalih organisasi tidak akan sehat jika lembaga legislatif hanya dikuasai oleh satu golongan. Saya tidak tahu, yang disampaikan memang untuk kepentingan bersama, atau hanya karena perasaan tidak suka semata. Yang jelas semua masih memiliki kepentingan pribadi, jika mengelak maka label munafik layak disematkan padanya. Masih besarnya egosentris setiap komponen yang terlibat membuat masalah tak kunjung usai, bahkan semakin pelik. Imbasnya jadwal Pemilwa menjadi berantakan, agenda-agenda yang sudah ditentukan sejak awal menjadi tidak keruan. Ini mengakibatkan informasi menjadi simpang siur.

Berubah-ubahnya jadwal Pemilwa menunjukkan kalau KPU masih plin-plan, ini sangat berbahaya, sebab akan sangat mudah diintervensi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. DPM sebagai steering committee juga terlihat bingungan. Terlihat dalam beberapa forum, DPM justru sangat mudah diarahkan dalam menentukan kebijakan, KPU lebih bingung lagi. Wajar sebenarnya, mengingat Pemilwa di tingkat universitas yang sampai sekarang masih belum ada kejelasan. Tapi alasan itu juga tidak bisa dijadikan pembenaran.

Pendidikan tentang Pemilwa sepertinya memang wajib diberikan sebagai salah satu tahap seleksi anggota KPU. Jadi sebelum anggota KPU menjalankan tugasnya mereka dibekali dulu tentang konstitusi Pemilwa, penyelesaian masalah-masalah, hingga pengambilan kebijakan terkait dengan Pemilwa. Dengan begitu mereka dapat bekerja lebih profesional, minimal tidak bingungan lagi ketika menghadapi masalah yang tidak terduga.

Dari perspektif lain, dengan menggunakan teori konspirasi politik, ada juga kemungkinan birokrasi turut andil dalam permasalahan ini. Perlu diketahui bahwa masa Pemilwa ini berbarengan dengan Pemilihan Rektor (Pilrek). Bisa jadi birokrasi sengaja menciptakan konflik horizontal di tengah mahasiswa, sebagai pengalihan isu Pilrek di atas. Tidak dapat dielakkan memang, Pilrek merupakan momentum yang tepat untuk melakukan sebuah pergerakan menuntut berbagai hal yang dirasa tidak sesuai dengan kemaslahatan mahasiswa. Sempat terdengar juga isu akan dilaksanakannya demonstrasi pada momentum Pilrek ini. Bagi birokrat kampus tentu akan menjadi gawat jika aksi ini jadi dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan rapi. Karena itulah mereka sengaja melempar permasalahan untuk memancing konflik horizontal di atas, dengan begitu mahasiswa akan teralihkan fokusnya pada isu Pemilwa.

Mungkin ada yang menilai analisis tersebut terlalu jauh, tapi dalam teori konspirasi muslihat semacam itu sangat mungkin terjadi. Saya hanya bisa berharap orang-orang dalam lingkaran Pemilwa tersebut bisa lebih dewasa dalam menyikapi permasalahan yang semakin pelik. Menyudahi sentimen dan konflik horizontal ini adalah pilihan terbaik, jika memang kepentingan umum adalah prioritas. Apabila semua pihak masih sama-sama keras dan mengedepankan ego masing-masing, jangan harap masalah Pemilwa ini akan segera selesai. Bahkan seribu Sukarno juga tak akan mampu mengubah keadaan apabila kerjaan orang-orang yang di lingkaran itu hanya berantem melulu. Jika sudah seperti itu, birokrat kampus akan sangat senang, semua rencana dan muslihat akan berjalan mulus tanpa kerikil penyandung. Lengkap rasanya acara ngopi jajaran birokrasi dengan tontonan tingkah lucu mahasiswa sembari menanti hasil dari semua rencana dan muslihatnya.