Kongres Luar Biasa (KLB) Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) di gelar pada hari Jumat sampai Minggu (17-19/4) di Balai Desa Kepuharjo, Malang, Jawa Timur. KLB ini digelar karena beberapa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Kota/kota sudah merasa jengkel dengan kepengurusan PPMI Nasional terpilih di Mataram yang tidak kunjung mengadakan kerja-kerja PPMI selama setahun kebelakang, sebagaimana yang sudah di atur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPMI Nasional.
Menurut Abdus Somad Sekjen PPMI Dewan Kota Yogyakarta mengklaim bahwa pihaknya dan beberapa Sekjen Kota sudah mencoba menghubungi Dedy Nur Cahyo Sekjen Nasional terpilih di Mataram baik via sms, bbm, maupun telpon, namun tidak ada respon yang baik, pernah juga mendatangi ke kontrakan di Surabaya namun tidak ada hasil yang didapatkan.
Dalam waktu 3 bulan, Dedy gagal dalam membentuk kepengurusan Nasional sehingga berdampak pada gagalnya pelaksanaan musyawarah kerja nasional (mukernas) yang rencananya akan di laksanakan di Makasar. Kegagalan mukernas berdampak pada tidak adanya program kerja PPMI, dapat dikatakan terjadi kevakuman pada kegiatan PPMI Nasional, selain itu perubahan dinamika organisasi PPMI kian tiada.
PPMI Dewan Kota Yogyakarta, Pekalongan, Bali, Banjarmasin, dan Jember menjadi inisiator untuk melakukan rekontruksi pada tubuh PPMI Nasional. Konsolidasi yang dilakukan berpuncak pada munculnya Deklarasi Pekalongan. Deklarasi ini menawarkan beberapa pilihan untuk perombakan struktur dan sistem PPMI Nasional. Pertama, pemangkasan waktu kepengurusan PPMI dari 18 bulan menjadi 14 bulan dalam 1 periode kepengurusan, kedua, perampingan Badan Pekerja Nasional (BP Nas) dengan mengabungkan BP Nas Media dengan Litbang, Biro Umum dengan Jaringan Kerja, dan Advokasi. Ketiga, penambahan koordinator wilayah untuk membantu kerja Sekjen, dan keempat, penghapusan Dewan Etik Nasional (DEN).
Kegiatan KLB diawali dengan seminar nasional dengan tema Gerakan dan Politik Redaksi Persma di Era Digital, menghadirkan Suwardjono Ketua AJI Indonesia, dan Nurudin Pakar Komunikasi Siber. Setelah itu adanya pemaparan kondisi kota, legitimasi KLB, pelaporan Kondisi DEN, dan pemaparan Deklarasi Pekalongan, serta persidangan.
Pemaparan Deklarasi Pekalongan ditanggapi baik oleh para peserta, namun tidak semua tawaran Deklarasi Pekalongan di terapkan karena melihat kondisi PPMI saat ini. Perampingan BP Nas adalah satu tawaran yang tidak digunakan PPMI. KLB yang dihadiri dari lebih dari 100 peserta dari pers mahasiswa seluruh Indonesia ini akhirnya memutuskan untuk mengangkat Abdus Somad secara aklamasi sebagai Sekjen Nasional menggantikan Dedy.”PPMI Nasional harus punya orientasi kerja yang jelas, jangan menggantung seperti tahun-tahun sebelumnya,” ucap Abdus Somad dalam orasi setelah menjadi Sekjen PPMI Nasional. [Nanang]
